IMSS di Selat Malaka

Dari keseluruhan 250 selat yang ada di dunia, Selat Malaka dikenal sebagai satu di antara 13 selat paling strategis dan bernilai komersial yang sangat tinggi di dunia. Dua belas selat lainnya adalah Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Denmark, Osumi-kaikyo, Selat Dover, Selat Gibraltar, Bab el Mandeb, Selat Hormuz, Selat Balabac, Selat Surigao, Selat Bering, dan Selat Magellan.
Selat Malaka yang panjangnya 500 mil merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia, sama pentingnya seperti Terusan Suez atau Terusan Panama. Selat Malaka membentuk jalur pelayaran terusan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta menghubungkan tiga dari negara-negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia: India, Indonesia dan China. Sebanyak 50.000 kapal melintasi Selat Malaka setiap tahunnya, mengangkut antara seperlima dan seperempat perdagangan laut dunia. Sebanyak setengah dari minyak yang diangkut oleh kapal tanker melintasi selat ini; pada 2003, jumlah itu diperkirakan mencapai 11 juta barel minyak per hari, suatu jumlah yang dipastikan akan meningkat mengingat besarnya permintaan dari China. Oleh karena lebar Selat Malaka hanya 1,5 mil laut pada titik tersempit, yaitu Terusan Phillips di Selat Singapura, ia merupakan salah satu dari kemacetan lalu lintas terpenting di dunia.

Semua faktor tersebut menyebabkan kawasan itu menjadi sebuah target pembajakan dan kemungkinan target terorisme. Pembajakan di Selat Malaka menjadi masalah yang mendalam akhir-akhir ini, meningkat dari 25 serangan pada 1994 hingga mencapai rekor 220 pada 2000. Lebih dari 150 serangan terjadi pada 2003. Jumlah ini mencakup sekitar sepertiga dari seluruh pembajakan pada 2003.
Frekuensi serangan meningkat kembali pada paroh awal 2004, contohnya saja, 93 kasus pembajakan terjadi di perairan Indonesia, 9 kasus di Malaysia dan Singapura 8 kasus dan angka total dipastikan akan melebihi rekor tahun 2000. Sebagai tanggapan dari krisis ini, angkatan laut Indonesia, Malaysia dan Singapura meningkatkan frekuensi patroli di kawasan tersebut pada Juli 2004.

Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana Slamet Soebijanto mengemukakan, sistem pengamanan maritim terpadu atau Integrated Maritime Security System (IMSS) di Selat Malaka akan segera dilakukan sehingga pengamanan di wilayah perairan itu dapat diwujudkan secara lebih terpadu. “Kemungkinan itu akan dilaksanakan mulai tahun depan”, katanya, kepada ANTARA usai mendampingi Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, di Jakarta, belum lama ini.
la mengatakan, pemberlakuan IMSS bertujuan meyakinkan dunia Internasional bahwa Indonesia bersama tiga negara lainya yakni Malaysia, Singapura dan Thailand mampu mengamankan Selat Malaka.


IMSS merupakan pendekatan terpadu dalam sistem pengamanan di Selat Malaka dengan melibatkan beberapa komponen seperti Mallaca Straits Identification System (MSIS), Mallaca Strait Coordinated Patrol (MSCP), Coordinated Maritime Air Patrol Operation (CMAP), Integrated Maritime Security System (IMSS), Hot Pursuit/Cross Pursuit Border, Intellegence and information exchange and public information campaign.
Lebih lanjut Kasal mengungkapkan, TNI AL juga tengah melakukan pemantauan sembilan titik di sepanjang Selat Malaka yang akan dijadikan lokasi pemasangan radar navigasi. Pemasangan radar itu juga merupakan dukungan bagi pengamanan udara di Selat Malaka.

Libatkan Thailand
Ketiga negara yang berdaulat terhadap perairan Selat Malaka, Indonesia, Singapura, dan Malaysia sepakat melibatkan Thailand untuk ikut mengamankan Selat Malaka dari aksi perompakan. Kesepakatan ini telah disetujui ketiga negara itu pada 1-2 Agustus 2005 oleh masing-masing Panglima Angkatan Bersenjata di Kuala Lumpur, Pelibatan Thailand merupakan inisiatif pemerintah Indonesia. Menurut Panglima Tentara Laut Diraja Malaysia, Laksamana Datuk Ilyas Bin Haji, pada saat berkunjung ke Indonesia, Thailand dilibatkan karena posisi perairan Thailand dekat dengan Selat Malaka. Thailand disertakan dilatarbelakangi makin maraknya aksi perompakan, penyelundupan senjata dan kejahatan laut lainnya di wilayah perairan negeri Gajah Putih itu di Selat Malaka.
“Dari hasil pertemuan di Kuala Lumpur, pihak Thailand untuk dilibatkan dalam pengamanan Selat Malaka”, ujar Datuk Ilyas, seusai menemui Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, Senin (8/8/2005). Setelah itu akan diadakan pertemuan di Batam untuk memperjelas keterlibatan Thailand, yang diikuti masing-masing Panglima ketiga negara dan Thailand.
Datuk Ilyas mengungkapkan, selain karena perairan Thailand berada dipintu masuk Selat Malaka, juga karena ketiga negara sepakat untuk terus menciptakan usaha-usaha untuk mengamankan Selat Malaka.
Kepala Staf TNI Angkatan Laut, mengungkapkan, ketiga negara beserta Thailand telah sepakat untuk membuat kelompok kerja, guna menjabarkan langkah-langkah yang harus dilakukan ke depan oleh keempat negara. Sehingga perairan Selat Malaka betul-betul aman bagi yang melintasi perairan itu.
Para menteri pertahanan dari empat negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand, pada 13 September 2005 di Kuala Lumpur, meluncurkan kerja sama pengamanan melalui udara yang disebut Eyes in the Sky (EiS) guna mendukung patroli terkoordinasi di sepanjang Selat Malaka.
Untuk memudahkan upaya menekan tindak kejahatan laut di Selat Malaka, maka masing-masing negara mendirikan incident hotline station yakni Sabang, Dumai (Indonesia), Lumut (Malaysia), Pukhet (Thailand), dan Changi (Singapura).
Eyes in the Sky itu hanya bisa dilakukan jika dalam operasi para awak yang bertugas mewakili Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand, dan mereka juga hanya boleh mendekat tiga mil dari daratan salah satu negara. Awak harus dari empat negara. Kalau misalnya Jika pada suatu waktu Indonesia karena suatu keadaan tidak mengirimkan awaknya, maka mereka (operasi EiS), tidak diizinkan untuk memasuki wilayah negara lain.

Tawaran Bantuan
Australia mengungkapkan minatnya untuk membantu negara-negara Asia Tenggara melakukan patroli udara di Selat Malaka, jalur laut tersibuk di Asia, kata Kantor Berita Bernama. Pemimpin Angkatan Laut Australia Russ Shalders menyampaikan tawaran itu ketika Australia, Selandia Baru, Inggris, Malaysia dan Singapura sedang latihan perang tahunan pada September 2005 di Laut Cina Selatan dan di semenanjung Malaysia. “Kami akan sangat gembira membantu dalam hal berbagi pengalaman dalam patroli udara”, kata Bernama mengutip pernyataan Shalders kepada wartawan di kota Kuantan, Malaysia timurlaut, pada peluncuran latihan itu.
Para ahli keamanan khawatir mengenai Selat Malaka, yang terletak antara Malaysia, Indonesia dan Singapura. Selat yang dibayangi perompakan dan kekhawatiran akan serangan teror pada perkapalan itu digunakan untuk seperempat perdagangan dunia dan menghubungkan negara-negara penghasil minyak Timur Tengah dengan para konsumen Asia Timur.
India siap mendukung pengamanan Selat Malaka. Hal ini karena Selat Malaka, yang merupakan salah satu jalur pelayaran Internasional paling padat di dunia, juga penting bagi India. Demikian dinyatakan Menteri Luar Negeri India Kunwar Natwar Singh dalam wawancara khusus dengan The Jakarta Post di Jakarta, pada saat menghadiri pertemuan tahunan ARF.
“Dukungan dapat diberikan antara lain dalam bentuk kerja sama pelatihan untuk meningkatkan kemampuan”, kata Menlu Natwar Singh berada di Jakarta untuk menghadiri pertemuan tahunan ASEAN Regional Forum (ARF), forum kerja sama keamanan negara-negara ASEAN dengan 13 negara lain di kawasan Asia-Pasifik, termasuk AS, China, Jepang, dan India.
Amerika Serikat membuka kemungkinan untuk memberikan bantuan kepada Indonesia dan Singapura untuk melindungi dan mengamankan Selat Malaka. Hal ini dikemukakan oleh Admiral William J. Fallon, Panglima Komando Wilayah Pasifik AS, seusai menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di kantornya kompleks Istana Kepresidenan, pada tanggal 6 Mei 2005.
Menurut Fallon, dalam pertemuannya dengan Presiden Yudhoyono memang tidak secara spesifik dibicarakan mengenai hal itu. “Tapi saya membicarakannya secara khusus dengan Jenderal Sutarto (Panglima TNI)”, kata Fallon.
Amerika, kata dia, memandang Selat Malaka sebagai jalur laut yang sangat penting. Karena Jalur ini dilalui oleh perdagangan Internasional.
Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto yang mendampingi Fallon membenarkan bahwa AS siap memberikan bantuan untuk pengamanan Selat Malaka. Walaupun menurut Sutarto AS belum akan memberikan bantuan tersebut.
“Dia (Admiral Fallon) pasti akan membantu setiap saat kami memerlukannya, misalnya pelatihan dan peralatan. Dia mengatakan bahwa setiap saat anda memerlukan itu kami akan siap membantu”, kata Sutarto.
Hak Berdaulat Negara Pantai
Sesuai Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS 1982) Selat Malaka dan Selat Singapura berada di wilayah laut ketiga negara pantai serta ZEE Indonesia dan Malaysia dan digunakan untuk pelayaran Internasional, Singapura mengusulkan agar pengamanan Selat Malaka dikembangkan menjadi jasa bisnis pengamanan. Indonesia dan Malaysia menolak usul Singapura itu. “Memang ada keinginan dari pihak Singapura untuk mengembangkan jasa bisnis pengamanan ini. Namun ditentang Indonesia dan Malaysia”, kata Panglima TNI Jenderal TNI Endriartono Sutarto dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/9/2005).
Indonesia dan Malaysia sepakat menolak keberadaan pasukan asing termasuk Amerika Serikat (AS) untuk mengatur keamanan di Selat Malaka. Negara asing tak mempunyai kewenangan atas keamanan dan keselamatan di Selat Malaka. Hal tersebut diungkapkan Menlu RI Hasan Wirajuda serta Menlu Malaysia Datuk Seri Syed Hamid Albar, seusai pertemuan Komisi Bilateral tingkat Menlu RI-Malaysia di Departemen Luar Negeri Jl. Pejambon, Jakarta, Jumat (7/5/2004).
“Negara pantai menentukan kesejahteraan dan keselamatan di Selat Malaka. Bukan negara lain yang berwenang”, kata Hamid Albar kepada wartawan, “Kita mengakui Selat Malaka sebagai selat yang biasa digunakan untuk pelayaran Internasional. Tapi adalah kewenangan negara pantai untuk memelihara keamanan dan keselamatan”, kata Hasan Wirajuda, senada dengan Hamid Albar. Untuk itu, sampai sejauh ini gagasan dari pihak luar atas pengaturan di Selat Malaka itu tidak diteruskan.
Keinginan untuk mengelola secara internasional Selat Malaka dan Selat Singapura pernah menjadi wacana pihak-pihak negara luar, dikarenakan selat-selat tersebut dianggap kurang aman. Namun keinginan Internasionalisasi Selat Malaka dan Selat Singapura tersebut bertentangan dengan hak berdaulat negara-negara pantai. Jepang selama 25 tahun telah bekerjasama memberikan bantuan dalam bentuk dana bagi keselamatan navigasi tanpa menginginkan Internasionalisasi selat Malaka. Hal itu dikatakan Prof DR. Hasyim Djalal, MA dalam makalahnya tentang “The Malacca-Singapore Straits Isues,” yang disampaikan pada Western Pasific Naval Symposium (WPNS) Workshop-2005 yang berlangsung 14-15 Juni 2005 di Hotel Hilton, Nusa Dua, Bali.©

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: